Bukankah didalam amanat konstitusi telah jelas, bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara fakir miskin, dan ikut serta menciptakan perdamaian dunia.

Pertanyaanya, apakah sampai sejauh ini negara telah menjalakan tugasnya? Justru yang ada, kebalikan bagaimana negara menjadi hantu bagi bangsanya sendiri, lewat segala bentuk aturan dan regulasi atas nama negara.

Papua, Aceh, dan beberapa daerah lainya termasuk sagea, adalah cermin keburukan negara mengabaikan bangsanya sendiri.

Dan perlawanan warga sagea-kiya, dari cucuran keringat dan tangis mama-mama sagea-kiya menjadi cermin bagaimana membuka kemunafikan dan kegagalan negara yang tidak mampu menjamin kesejahteraan, dan perdamaian bangsanya sendiri.

Sebab bagi negara atau kekuasaan oleh Prabowo-Gibran, indikator kesejahteraan bangsa indonesia mesti diukur lewat lajunya investasi, sebagaimana satu contoh cermin keberpihakan dari pernyataan presiden Prabowo upaya mempercepat penanaman sawit di papua, disaat Aceh belum juga pulih dari bencana banjir.

Sagea dengan menjadi catatan penting yang mesti dibaca dengan hati, bahwa keterbelakangan sejati adalah ketika pemimpin tidak mampu membedakan antara kemajuan dan penghancuran, serta menjelaskan kepada kita, bahwa bukanlah kemiskinan yang paling mengerikan.

Tapi ketika penderitaan dianggap harga yang wajar demi kemajuan. Dari perlawanan warga sagea, telah mewakili apa yang di sampaikan oleh Tan Malaka, bahwa kepentingan rakyat tidak akan pernah bisa diwakilkan oleh orang-orang yang tidak hidup seperti rakyat. (*)