Ia menambahkan, keterlambatan penyerahan dokumen dapat menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja pengelolaan anggaran daerah.

“Semakin lama dokumen diberikan kepada BPK, semakin menimbulkan kecurigaan terhadap kinerja pengelolaan anggaran kita,” ujarnya.

Sarbin juga mengingatkan bahwa tanggung jawab atas keterlambatan ini berada pada pimpinan OPD, karena permintaan dokumen telah disampaikan sejak pertemuan sebelumnya.

“Seharusnya setelah pertemuan itu, dokumen sudah bisa diserahkan. Tapi sampai sekarang belum dipenuhi, dan ini semakin menimbulkan kecurigaan,” katanya.

Wakil gubernur berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti permintaan BPK demi menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. (nar)