Dalam konteks ini, siapa pun dapat menjadi penyampai pesan, penggerak opini, sekaligus simbol perlawanan. Tidak ada ketua umum, tidak ada struktur komando, bahkan acapkali tidak ada tuntutan yang dirumuskan secara sistematis.

Fenomena ini sejalan dengan analisis Manuel Castells (2012) tentang network society. Castells menyebut bahwa kekuasaan dalam masyarakat jaringan tidak lagi berpusat pada institusi, melainkan tersebar dalam arus komunikasi.

Gerakan sosial kontemporer, menurutnya, lahir dari ruang otonom komunikasi digital yang memungkinkan rakyat menantang negara dan korporasi tanpa harus membangun organisasi hierarkis.

Dalam demokrasi cair, kekuatan politik tidak terletak pada kepemimpinan formal, melainkan pada kemampuan pesan untuk viral dan menggugah emosi publik.

Mahasiswa, sebagai kelompok dengan literasi digital tinggi dan sensitivitas sosial yang kuat, acap berada di garda depan demokrasi cair. Aksi-aksi mahasiswa kini tidak selalu diawali konsolidasi panjang atau rapat-rapat resmi. Cukup dengan satu unggahan yang menyentuh rasa keadilan, ribuan orang dapat bergerak serentak.

Demonstrasi jalanan acapkali merupakan kelanjutan dari gelombang protes di dunia maya. Media sosial berfungsi sebagai ruang artikulasi sekaligus mobilisasi, menggantikan peran pamflet, mimbar bebas, dan selebaran kertas yang dahulu menjadi ciri gerakan mahasiswa klasik.

Namun, demokrasi cair juga membawa paradoks. Di satu sisi, ia memperluas partisipasi dan membuka ruang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan. Rakyat tidak lagi dibungkam oleh prosedur formal yang rumit atau elite politik yang eksklusif.

Baca Halaman Selanjutnya..