Kemudia di era Soeharto pun sama, bahkan lebih parah lagi. Masa Orde Baru (1966-1998) tercatat sebagai kurun waktu yang paling menindas terhadap suara kritik.

Alasan pokok yang digunakan untuk membenarkan pembatasan kritik adalah konsep Stabilitas Nasional dan Pembangunan. Kritikan dipandang sebagai gangguan terhadap keteraturan dan penghalang kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Cara-cara penindasan yang diterapkan sangat tersusun dan terorganisir secara sistemik:
Pertama; Dwifungsi ABRI: Angkatan bersenjata menjalankan fungsi ganda (keamanan dan kehidupan sosial-politik), yang dimanfaatkan untuk menumpas kelompok oposisi, aktivisme mahasiswa, dan pergerakan pekerja.

Kedua; Pengawasan Media Massa: Negara melakukan pengontrolan ketat terhadap dunia penerbitan lewat Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Penutupan paksa terhadap media yang vokal mengkritik (seperti peristiwa pembredelan Tempo, Editor, dan Detik tahun 1994) menjadi instrumen pembungkaman yang ampuh.

Ketiga; Penggunaan Peraturan Hukum: Penerapan perundang-undangan anti-subversi untuk menjerat para aktivis dan pihak oposisi.

Lanjut pada Era Transisi dan Awal Reformasi (Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarno Putri). Keruntuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 menandai dimulainya era keterbukaan dalam menyampaikan pendapat.

Baca Halaman Selanjutnya..