Dengan latar belakang seorang birokrat yang terbiasa menjaga keseimbangan dalam konflik, Abubakar membawa potensi untuk menata ulang struktur pendidikan agar lebih disiplin dan efisien.

Namun, tantangan utamanya kini bukan lagi politik tingkat tinggi, melainkan politik kebijakan pendidikan—di mana keputusan tentang kurikulum, anggaran, dan pemerataan sekolah sering kali dibalut kepentingan elektoral.

Di titik ini, kepemimpinan yang berbasis integritas harus diuji dalam level paling konkret: menegakkan keadilan bagi anak-anak yang belum mendapat akses pendidikan layak.

4. Pendidikan sebagai Politik Kebudayaan

Filsuf pendidikan John Dewey pernah menulis, “Pendidikan bukan persiapan menuju kehidupan, tetapi kehidupan itu sendiri.” Dalam konteks Maluku Utara, pandangan Dewey menemukan relevansi tajam.

Pendidikan tidak bisa hanya dipahami sebagai urusan teknis sekolah, melainkan proyek kebudayaan untuk membentuk warga yang sadar etika, bukan hanya cerdas kognitif.

Di sini, Abubakar tampaknya menyadari bahwa tugas barunya bukan sekadar mengurus sistem, tetapi menghidupkan semangat. Pendidikan harus menjadi medan pembentukan karakter publik yang berani berpikir, kritis terhadap kekuasaan, dan menghargai martabat kemanusiaan.

Jika dalam birokrasi politik ia menjaga marwah lembaga, maka dalam pendidikan ia dihadapkan pada tugas menjaga marwah generasi—dua hal yang sama-sama menuntut kebijaksanaan dan keteguhan nurani.

Baca Halaman Selanjutnya..