Oleh: Dr. Hendrizal, S.IP., M.Pd.
(Dosen Pascasarjana S2 Pendas-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Penasihat Forum Diskusi Maluku Utara (Fordimu))

Ada istilah baru yang saya pinjam dari fiksi populer bertajuk KONOHA. Ia adalah singkatan dari Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and Hidden Ambition.

Ini bukan sekadar permainan kata. Istilah ini menggambarkan sebuah kekhawatiran: ketika praktik-praktik nepotisme dan oligarki semakin tampak mengakar dalam tata pemerintahan, sementara ambisi tersembunyi elite menggeser kepentingan publik.

Baca di: Koran Digital Malut Post Edisi Sabtu, 15 November 2025

Ini bukan konspirasi misterius. Ini hasil dari pilihan politik, kebijakan yang longgar, dan budaya patronase yang lama terbiaskan. Angka-angka memberi wajah pada kekhawatiran itu.

Dalam indeks yang mengukur persepsi korupsi sektor publik, posisi negara kita masih jauh dari ideal. Skor yang menunjukkan masih banyak celah tata kelola yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Di sisi lain, survei kepercayaan publik menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang signifikan terhadap politisi. Ini sebuah indikator bahwa publik merasakan jarak antara janji politik dan praktik pemerintahan sehari-hari. Ketika public trust menipis, legitimasi pemerintahan ikut terkikis.

Bagaimana nepotisme menjadi masalah struktural, bukan sekadar moral? Pertama, praktik pewarisan kekuasaan politik di beberapa daerah telah membentuk pola di mana jabatan (di tingkat legislatif, eksekutif daerah, bahkan lembaga publik tertentu) berulang kali diisi oleh orang-orang dari keluarga atau jaringan yang sama.

Pola ini bukan hanya soal nama yang familiar di kertas suara. Ia memengaruhi bagaimana anggaran dialokasikan, siapa yang mendapat akses izin usaha, dan siapa yang menjadi rekan proyek pemerintah. Dengan begitu, negara berubah menjadi mesin reproduksi kepentingan tertentu, bukan instrumen pelayanan publik.

Baca Halaman Selanjutnya..