Tentang R-APBD 2026 Pemprov Malut, Akademisi Unkhair Serukan Revolusi Anggaran untuk Ekonomi Rakyat

Akademisi Unkhair, Mukhtar Adam.

4. Disparitas harga dan daya beli menurun hingga kuartal III 2025, harga barang konsumsi meningkat tajam, menekan daya beli dan menggerus tabungan masyarakat.

5. Keterputusan rantai nilai tambah. Kebutuhan konsumsi industri tambang masih didatangkan dari Sulawesi dan Jawa, sementara petani lokal tidak menjadi bagian dari rantai pasok.

6. Ancaman alih fungsi lahan petani. Banyak petani di Halmahera mulai menjual lahannya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Lahan produktif perlu diselamatkan dengan kebijakan pemanfaatan produktif.

7. Lahan tidur sepanjang Halmahera. Banyak lahan milik rakyat yang menganggur karena keterbatasan modal, teknologi, dan akses pembiayaan.

8. Pengangguran sarjana terpusat di kota. Terjadi penumpukan pengangguran di Ternate dan Tobelo, terutama lulusan perguruan tinggi yang belum terserap pasar kerja.

9. Keterbatasan keterampilan petani. Rata-rata tingkat pendidikan petani hanya tamat SMP, dengan kemampuan teknologi rendah.

10. Potensi lahan perhutanan sosial. Masih tersedia lahan potensial milik negara yang dapat dimanfaatkan melalui skema perhutanan sosial.

11. Sektor perikanan kurang terkelola. Belum tersedia industri pengolahan hasil laut yang mampu menyerap hasil tangkap dan budidaya perikanan rakyat.

12. Sektor peternakan belum mandiri. Kebutuhan ayam, telur, dan daging masih dipasok dari luar provinsi.

13. Program pemerintah kurang menyentuh pasar. Banyak program bantuan tidak memastikan keberlanjutan pasar bagi hasil masyarakat.

14. Pertanian tradisional tidak kompetitif. Pola usaha tani konvensional menyebabkan produktivitas rendah.

15. Komoditas kelapa menahan daya beli lokal. Hanya Halmahera Utara yang mulai menikmati efek positif dari peningkatan kapasitas industri kelapa di Tobelo (PT NICO).

Baca halaman selanjutnya...

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...