Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, dinilai gagal dalam mendongkrak naiknya APBD Malut. Ini disampaikan langsung Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai Gerindra, Nazlatan Ukhra Kasuba, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Rapat DPRD Malut, Sofifi, Selasa (21/10/2025).

“Penurunan APBD Malut hampir 20 persen ini bukti diplomasi politik fiskal gubernur yang gagal total. Parahnya lagi, sudah gagal, absen pula," ungkap Nazlatan, sembari menyesalkan sikap abai Gubernur Sherly Tjoanda yang tidak menghadiri langsung rapat paripurna tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara itu juga mempertanyakan hasil dari perjalanan dinas dan kunjungan kerja gubernur sejauh ini di luar daerah, apakah telah membawa angin segar bagi masyarakat dan daerah di Malut atau tidak.

“Sebenarnya Ibu Gubernur ini di mana? Kalau di luar daerah, watch the move, ngapain aja di luar daerah? Karena dalam momen krusial ketika pembahasan Ranperda tentang APBD yang menentukan nasib rakyat ini sedang dibahas. Jadi sebenarnya kehadiran gubernur bukan sekedar formalitas tapi keberpihakan dan moral gubernur dalam mempertanggung jawabkan APBD kita yang sudah anjlok ini," tegasnya.

Anak ke dua mendiang Abdul Gani Kasuba itu, awalnya optimis dengan kepemimpinan Gubernur Sherly yang aktif mendatangkan sejumlah pejabat tinggi dari Pusat ke daerah. Namun sikap ini perlahan berubah ketika perjalanan dinas gubernur dinilai tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

“Kedatangan sejumlah pejabat pusat mengalami lonjakan yang sangat tinggi, tentunya diharapkan adanya angin segar buat rakyat Maluku Utara. Tapi ini tidak berdampak pada PAD kita maupun pajak hotel dan lain-lain. Kemudian masifnya pergerakan gubernur lebih banyak di luar daerah dengan alasan lobi-lobi di pusat. Namun yang terjadi justru dana TKD (Transfer ke Daerah) kita turun sampai Rp 707 miliar. Sebenarnya Pemprov ini sadar atau tidak, APBD sebelumnya Rp 3,1 triliun turun, anjlok drastis menjadi Rp 2,7 triliun. Parahnya lagi, sudah gagal, absen pula," kesal Nazla sapaan akrab Nazlatan.

Anjloknya APBD Malut Tahun Anggaran 2026, kata Nazla, telah merugikan rakyat dan daerah. “Sekarang pertanyaannya siapa yang rugi. Tentunya masyarakat kita, karena APBD Tahun Anggaran 2026 hanya Rp2,7 triliun," pungkasnya. (one)