Kasus ini bukan semata perkara hukum, tetapi cermin kegagalan negara dalam menegakkan keadilan ekologis. Negara lebih sibuk melayani kepentingan modal ketimbang mendengar jeritan rakyat yang mempertahankan ruang hidupnya.

Membaca Negara dari Kacamata Politik Modal

Dalam kerangka ekonomi politik, kriminalisasi masyarakat adat Maba Sangaji adalah konsekuensi logis dari logika akumulasi kapital melalui perampasan (accumulation by dispossession), seperti dijelaskan oleh David Harvey (2003).

Negara berperan sebagai fasilitator utama ekspansi kapital dengan memberi izin kepada korporasi tambang seperti PT Position, yang beroperasi di wilayah adat dengan dalih pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional.

Namun di balik jargon pembangunan itu tersembunyi relasi yang lebih dalam: aliansi antara negara dan oligarki ekonomi.

Proyek ekstraktif menjadi instrumen untuk memperkuat hegemoni politik dan menumpuk modal, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Negara, dalam konteks ini, tidak lagi netral, melainkan beroperasi sebagai negara oligarki (oligarchic state), di mana keputusan politik ditentukan oleh kepentingan ekonomi segelintir elite bisnis dan politik.

Negara Tidak lagi Menjadi Pelindung, Tetapi Perantara antara Rakyat dan Kapital

Izin tambang diberikan tanpa pertimbangan ekologis dan tanpa partisipasi masyarakat adat. Semua dibenarkan atas nama “pertumbuhan ekonomi” dan “investasi strategis”.

Baca Halaman Selanjutnya..