Pemkot Ternate Komitmen Perkuat Integritas dan Budaya Antikorupsi

Ternate, malutpost.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate berkomiten memperkuat integritas, budaya antikorupsi, dan pengendalian gratifikasi di jajaran birokrasi.
Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, dalam Sosialisasi Antikorupsi Mengenai Peningkatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi di Ternate, Selasa (30/9/2025).
Tauhid menyebut, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak moral, melemahkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan.
"Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan," kata Tauhid.
Ia menegaskan, kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata Pemkot Ternate memperbaiki tata kelola, memperkuat pengawasan, serta menutup ruang praktik koruptif.
Tauhid juga menekankan pentingnya integritas aparatur pemerintah sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, suap, maupun gratifikasi,” tegasnya.
Sementara itu, KPK melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi menekankan sejumlah agenda strategis penguatan antikorupsi di daerah. Pertama, penguatan peran Penyuluh Anti-Korupsi (PAKSI) dengan target minimal lima PAKSI di setiap OPD di Maluku Utara.
KPK menargetkan terbentuknya 200 PAKSI di seluruh OPD, Kota Ternate disebut sudah memfasilitasi pelatihan PAKSI dan menunjuk Master Halim sebagai ketua.
Kedua, program Desa Anti-Korupsi yang telah berjalan, di mana Desa Mentari Selatan di Kepulauan Ternate terpilih sebagai perwakilan di tingkat nasional.
Ketiga, KPK mendorong Maluku Utara menjadi percontohan Kanvas Anti-Korupsi untuk kawasan Indonesia Timur bersama Maluku dan Papua. Untuk itu, terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut dan peningkatan skor Indeks Persepsi Anti-Korupsi (IPAK).
Dengan kolaborasi Pemkot Ternate dan KPK, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Maluku Utara dapat berjalan lebih terstruktur, berkelanjutan, dan memberi contoh bagi daerah lain di kawasan timur Indonesia. (van)
Komentar