Ketidaksensitivitas ini bukan sekadar teori. Lihat saja momentum hari ini, diamna kasus saat segelintir oknum DPRD menutup telinga terhadap protes masyarakat.

Alih-alih mendengar, mereka justru mempermainkan aspirasi dengan balasan narasi yang tidak menunjukkan simpati. Di sinilah kegagalan humas dalam memberikan briefing politik yang benar kepada para pemangku kebijakan terungkap dengan tragis.

Akibatnya? Gelombang protes yang semula hanya desahan kecewa berubah menjadi amuk massa yang tak terkendali. Amarah meledak menjadi penjarahan.

Ini bukan tindakan terpuji, tapi gejala dari sistem komunikasi yang kolaps ketika narasi pemerintah tak lagi mewakili rakyat, rakyat akan menciptakan narasinya sendiri dengan cara yang paling primitif. Dan tragedi ini sebenarnya bisa dicegah jika humas benar-benar berfungsi sebagai sensor dini yang peka terhadap gejolak sosial.

Mungkin kita perlu belajar dari cara kerja alam. Di hutan, tak ada pohon tumbuh terlalu tinggi sementara yang lain layu dalam kekurangan cahaya. Ada keseimbangan alami menjaga ekosistem tetap hidup.

Demikian pula kebijakan fiskal, ia harus menciptakan keseimbangan, bukan ketimpangan. Ia harus jadi pupuk menyuburkan, bukan racun membunuh secara perlahan.

Dan humas adalah penjaga keseimbangan itu, yang memastikan setiap kebijakan mengalir seperti air yang menghidupi, bukan banjir yang merusak.

Baca Halaman Selanjutnya..