Humas seharusnya bertindak sebagai penerjemah kebijakan yang jujur dan bukan sekadar juru bicara yang membacakan naskah tanpa substansi. Ketika humas gagal menjembatani kesenjangan antara janji dan realita, kepercayaan publik akan runtuh.

Dalam sejarah panjang bangsa ini, pemerintah kerap melahirkan kebijakan yang awalnya bertujuan baik, namun pada akhirnya berubah menjadi beban berat bagi masyarakat.

Alih-alih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, kebijakan tersebut justru menjadi semacam pajak tersembunyi yang menggerogoti pendapatan keluarga menengah ke bawah. Ironisnya, hal ini sering kali terjadi akibat kegagalan komunikasi publik.

Di sinilah peran vital humas dibutuhkan. Humas pemerintah harus mampu menjembatani celah komunikasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat.

Melalui komunikasi yang transparan, akuntabel, dan empatik, humas dapat menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kebijakan. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai upaya bersama untuk mencapai kesejahteraan.

Di sinilah peran Humas atau siapa pun yang jadi jembatan antara kekuasaan dan rakyat menjadi krusial. Mereka bukan sekadar tukang poles citra, melainkan dokter komunikasi yang mendiagnosis dan mengobati.

Jika yang dilakukan hanya menutupi luka dengan plester, infeksi di dalamnya terus membusuk. karena pada hakikatnya, kehumasan adalah seni menyembuhkan luka komunikasi antara negara dan warganya.

Baca Halaman Selanjutnya..