Ini adalah risiko nyata yang harus dicegah sedini mungkin, karena stabilitas negara sangat bergantung pada rasa kepercayaan dan keadilan yang dirasakan rakyat.

Restorasi kepercayaan publik bukanlah pekerjaan instan. Ini membutuhkan komitmen jangka panjang, konsistensi, dan keteladanan nyata dari seluruh jajaran pemerintahan.

Pertama-tama, transparansi harus menjadi prinsip utama. Pemerintah di semua tingkatan perlu membuka akses informasi seluas-luasnya, dan menjelaskan secara terbuka kebijakan, anggaran, serta alasan di balik setiap keputusan yang diambil.

Kedua, partisipasi publik harus dihidupkan kembali. Masyarakat perlu dilibatkan secara nyata, bukan hanya simbolik, dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Ini bisa dilakukan melalui forum warga, konsultasi publik, atau platform digital yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi secara langsung.

Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan konsisten. Tidak boleh ada lagi kesan bahwa hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah, sementara yang kuat dan berkuasa kebal dari jerat hukum. Ini membutuhkan reformasi serius dalam sistem peradilan, termasuk di dalamnya penguatan lembaga-lembaga pengawasan dan pemberantasan korupsi.

Keempat, penting bagi para pemimpin untuk menunjukkan keteladanan moral. Masyarakat tidak membutuhkan pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang jujur, berani mengakui kesalahan, dan berkomitmen untuk memperbaiki. Budaya politik yang selama ini penuh pencitraan harus digantikan dengan budaya yang lebih substansial dan etis.

Terakhir, media dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan. Media harus tetap independen dan kritis, bukan menjadi corong propaganda.

Baca Halaman Selanjutnya..