Selain itu, tak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus hukum, mulai dari tindak pidana korupsi, suap, hingga penyalahgunaan wewenang.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, ratusan kepala daerah telah tersangkut kasus korupsi.

Baca Juga: Koran Digital Malut Post Edisi, Selasa 2 September 2025

Ironisnya, praktik serupa tetap berulang bahkan setelah para pelaku dijatuhi hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan efek jera belum berjalan maksimal.

Kondisi ini melahirkan rasa apatis di tengah masyarakat. Ketika suara mereka tidak lagi dianggap penting dan para pemimpin lokal terus mengecewakan, sebagian warga akhirnya memilih diam.

Mereka kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada individu tertentu, tetapi pada seluruh proses politik lokal. Ini adalah kondisi yang berbahaya bagi demokrasi, karena partisipasi publik yang lemah membuka ruang bagi otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketimpangan dan Polarisasi di Tingkat Nasional

Di tingkat nasional, kepercayaan publik diuji oleh persoalan-persoalan yang lebih luas dan kompleks. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang kian menganga membuat banyak rakyat merasa ditinggalkan.

Sementara sebagian kecil elit politik dan pengusaha tampak hidup bergelimang fasilitas dan kemewahan, jutaan rakyat masih berkutat dengan persoalan dasar: harga bahan pokok yang tinggi, sulitnya akses pendidikan dan kesehatan, serta lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Baca Halaman Selanjutnya..