Hal ini disebabkan karena manajemen dan tatakelola pemerintahan yang bobrok , oligarki dan pragmatis, yang sudah tentu menjadi hambatan utama mengeluarkan Maluku utara dari ketepurukan.

Bahkan wajah pendidikan kita makin diperparah ketika oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Maluku utara bapak Imran yakub sebagai tersangka dalam dugaan kasus jual beli jabatan dilingkungan pemprov Maluku utara.

Perbuatan jual beli jabatan yang melibatkan kepala dinas pendidikan, ini menunjukan bagaimana rusaknya tatakelola pemerintahan dilingkup pemprov maluku utara.

Sekaligus mengkonfirmasi bahwa proses birokrasi yang carut marut yang berlangsung dilingkungan pemprov saat ini tidak diperlukan lagi kualitas dan integritas didalam memimpin suatu SKPD, yang terpenting kita cukup memiliki modal (capital) maka sangat mudah bagi kita atau siapapun untuk mendapatkan pangkat dan jabatan.

Ini menunjukan bahwa kita sedang meletahkan dasar-dasar yang tidak baik bagi peradaban pembangunan di maluku utara.

Arnold Toenby seorang sejarawan berkebangsaan inggris perna mengatakan ‘’bahwa kehancuran suatu peradaban tidak disebabkan karena proses penaklukan dari luar, melainkan ulah dari proses pembusukan moral dari dalam”.

Dalam konteks pendidikan Maluku utara hari ini, jika tidak berlebihan maka masyarakat Maluku utara patut menduga bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan Maluku utara adalah biang keladi bagi kencuran pendidikan di Maluku utara itu sendiri.

Baca Halaman Selanjutnya..