Sofifi, malutpost.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus berupaya memperbaiki skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"MCP, skor kita kan 71 masih di zona merah salah satu yang terendah di Indonesia," kata Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di kantor DPRD Malut, Kamis (7/8/2025).

Sehingga, kata Sherly Pemprov belajar ke Pemprov Bali, karena Bali memiliki skor MCP tertinggi di angka 99. Langkah tersebut dilakukan dengan mengadopsi sistem pemerintahan digital milik Pemprov Bali yang telah terbukti efektif.

"Setelah dipelajari, mereka sistem pemerintahan nya itu semua sudah elektronik, birokrasi nya sudah bertranformasi ke digital," jelas Sherly.

Ia menambahkan, setelah dipelajari banyak hal dari Bali terkait sistem yang bisa diterapkan di Maluku Utara.

"Capailah kesepakatan untuk kita mengcopy sistem mereka untuk diimplementasikan di Maluku Utara," ujarnya.

"Kemarin kita sudah tanda tangan MoU, saya Gubernur Maluku Utara dengan Gubernur Bali dan juga PKS dengan Dinas Pariwisata, Kominfo dan Inspektorat Bali dan Maluku Utara," tegasnya.

Diketahui penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Kertha Sabha, Jayasabha Denpasar, pada Senin, 4 Agustus 2025.

Sherly menjelaskan bahwa saat ini, Agustus 2025, Pemprov Malut mulai memasuki tahap teknis implementasi, berupa proses transfer knowledge (transfer pengetahuan) dan integrasi sistem digital.

"Kita akan mulai uji coba di lima OPD lebih dulu. Mulai dari Dinas Pendidikan, Pariwisata, Perumahan, dan lainnya," ujar Gubernur.

Ia berharap seluruh proses bisa berjalan dengan lancar agar sistem digital tersebut sudah terinstal dan siap digunakan mulai awal tahun depan.

"Mudah-mudahan tahun 2025 ini sistemnya bisa terinstal dengan baik, tim IT-nya siap, sehingga mulai dipakai Januari 2026," pungkasnya.

Langkah ini diharapkan menjadi awal dari transformasi besar tata kelola pemerintahan di Maluku Utara, agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. (nar)