Dalam perspektif Marxis, kondisi ini merepresentasikan negara sebagai alat kekuasaan kelas, di mana kekuasaan dijalankan bukan untuk melayani rakyat, melainkan untuk mempertahankan dominasi segelintir elite atas mayoritas.

Lebih jauh, hubungan antara elite politik dan pemodal dalam konteks DOB pun menyimpan potensi konflik kepentingan yang serius.

Baca Juga: Menakar DOB Sofifi dari Urgensi Sampai ke Aspek Bahasa

Para pemilik modal yang dekat dengan penguasa daerah sangat mungkin menjadi pemain utama dalam proyek-proyek strategis pasca-pemekaran.

Ini menciptakan pasar yang tidak sehat, di mana akses ekonomi hanya dimiliki mereka yang punya koneksi kekuasaan, sementara pelaku usaha lainnya tersingkir.

Kondisi ini bukan hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan struktural yang berdampak luas.

Baca Juga: Hutan Patani; Diwarisi atau Ditambang

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka dalam jangka panjang, praktik rent seeking dan pembentukan ruling class akan merusak sistem politik dan ekonomi di Maluku Utara.

Sebaliknya, bila pemekaran dijalankan secara transparan, demokratis, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, DOB bisa menjadi momentum penting untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menyeimbangkan distribusi kewenangan.

Baca Halaman Selanjutnya..