Namun, persoalan DOB tidaklah sesederhana persoalan administratif atau penyesuaian wilayah. Ia merupakan isu yang kompleks, menyentuh ranah politik, ekonomi, sosial, dan bahkan historis.

Karenanya, setiap usulan pemekaran daerah harus melalui evaluasi yang tajam dan menyeluruh agar tidak berubah menjadi proyek elite yang mengabaikan rakyat. Salah satu masalah mendasar yang kerap menyertai proses pembentukan DOB adalah fenomena rent seeking.

Baca Juga: Menimbang Polemik DOB Sofifi

Seperti dijelaskan Deliarnov (2006), rent seeking merupakan praktik individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh politiknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi pribadi, biasanya melalui jalur kebijakan atau kekuasaan.

Dalam konteks DOB Sofifi, gejala ini tampak dari bagaimana kelompok-kelompok tertentu mencoba mempengaruhi arah kebijakan demi mendapatkan proyek, kontrak, atau pengaruh birokratis yang menguntungkan.

Jika praktik ini dibiarkan, maka pemekaran bukan hanya kehilangan tujuannya sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga menjadi ladang bisnis yang merusak tata kelola pembangunan daerah.

Baca Juga: Pulau Sayafi dalam Pusaran Kepentingan PT-IWIP

Bukan hanya soal ekonomi, DOB juga berisiko melahirkan kelas penguasa baru the ruling class. Mereka adalah elite politik dan birokrasi yang menduduki posisi strategis dalam struktur baru hasil pemekaran, dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan mereka.

Dalam praktiknya, ini berujung pada konsentrasi kekuasaan, eksklusivitas pengelolaan sumber daya alam, pengabaian terhadap kepentingan publik, serta maraknya praktik korupsi dan kolusi.

Baca Halaman Selanjutnya..