DPRD Maluku Utara Soroti Program Jalan Tani lewat Skema Swakelola

Said Banyo. (Foto: malutpost.com)

DPRD Maluku Utara Soroti Program Jalan Tani lewat Sistem Swakelol

Sofifi, malutpost.com -- Program pembangunan jalan tani sepanjang 50 kilometer yang menjadi salah satu program Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara tahun ini, menuai sorotan dari DPRD.

Pasalnya, hingga memasuki pertengahan tahun 2025, pelaksanaan program untuk peningkatan hasil produksi pertanian ini dinilai belum siap, baik dari sisi perencanaan detail maupun infrastruktur pendukung seperti alat berat.

Anggota Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo mengatakan, bahwa program jalan tani tersebut bersifat gelondongan dengan total 50 kilometer yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Namun hingga kini, DPRD belum menerima data rinci mengenai alokasi panjang jalan per daerah.

"Totalnya memang 50 kilometer, tapi tersebar di kabupaten/kota. Tadi kita sudah minta ke kadis pertanian untuk menyampaikan pembagian per kabupaten, tapi sampai saat ini datanya belum dimasukkan,” ungkap Said, Jumat, (10/7/2025).

Ia juga menyebut, program ini turut memuat aspirasi sejumlah anggota dewan dalam bentuk pokok-pokok pikiran (pokir). Namun, belum adanya kesiapan alat berat menjadi persoalan serius karena program ini bersifat swakelola dan memerlukan dukungan infrastruktur memadai.

"Program jalan tani ini sifatnya swakelola oleh Dinas Pertanian. Tapi sampai saat ini peralatan untuk merealisasikan program tersebut juga belum tersedia, termasuk alat berat. Padahal sekarang sudah pertengahan tahun," tegasnya.

Menurut Said, jika alat berat yang dipesan belum tiba dan pekerjaan tetap dipaksakan dalam waktu singkat, maka pelaksanaannya akan berisiko tinggi dan bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Kalau menunggu alat datang, sementara sisa waktu tahun anggaran sudah mepet, saya kira itu cukup riskan untuk dilakukan. Kami serahkan kembali ke dinas, apakah sanggup atau tidak dengan skema mereka," ujarnya.

Ia pun meminta Dinas Pertanian untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pelaksanaan program ini, termasuk menghitung ulang waktu yang tersedia serta memastikan kesiapan teknis di lapangan. (nar)

Komentar

Loading...