Fagogoru harus hidup kembali dalam kebijakan, dalam ruang kelas, dalam mekanisme dialog sosial, dalam pendekatan pembangunan.

Bukan dengan membonsainya ke dalam citra yang instan, melainkan dengan menumbuhkannya sebagai sistem nilai yang dinamis.

Kita membutuhkan pemerintah yang berani meletakkan identitas budaya sebagai poros perencanaan, bukan sebagai lampiran kosmetik di laporan kegiatan.

Jika tidak, maka Fagogoru akan terkubur lebih dalam bukan oleh waktu, tetapi oleh ketidakpedulian kolektif yang dipelihara oleh kekuasaan. Dan ketika suatu bangsa kehilangan sistem pengetahuannya, ia kehilangan jiwanya.

Maka jangan heran jika generasi mendatang tumbuh sebagai manusia-manusia yang tak punya kompas budaya, tak punya akar tempat berpijak, hanya menjadi buruh murah dalam sistem global yang terus menelan masa depan mereka.

Maka pertanyaan yang harus kita jawab sekarang bukanlah apakah Fagogoru bisa diselamatkan. Tapi apakah kita punya cukup keberanian untuk menolak pembangunan yang membunuh warisan pengetahuan kita sendiri.

Apakah kita bersedia menuntut DPRD dan Pemerintah Daerah agar berhenti menjadikan budaya sebagai alat kampanye, dan mulai menjadikannya sebagai sumber kebijakan.

Baca Halaman Selanjutnya..