Dan aktor dalam kepentingan ini adalah pejabat dan politisi di tingkat pusat dan daerah dengan dalih percepatan hilirisasi dan industrialisasi Proyek Strategis Nasional.

Temuan khusus di wilayah desa-desa lingkar tambang pada dua daerah tersebut, menunjukkan terjadinya konflik agraria, penghacuran dan perampasan ruang hidup, pencemaran sungai, izin konsesi dalam kawasan hutan lindung dan penggusuran komunitas lokal serta manipulasi revisi tata ruang wilayah.

Begitu masifnya ekspansi industri tambang nikel di pulau Halmahera dan pulau lainnya secara membabi buta menimbulkan kasus pencemaran dan kerusakan seperti laut, sungai, hutan, atmosfer, air, tanah dan penurunan kualitas hidup dan kesehatan.

Baca Juga: Hilirisasi Nikel dan Luka Ekologis di Teluk Weda

Sejenak menoleh kebelakang, proyek hilirisassi tambang merupakan proyek ambisius Jokowi. Di mana perluasan dan pembongkaran wilayah nikel tidak transparan dan penuh kejanggalan.

Tambang itu berkelindaan dengan dengan gurita kekuasaan dan pundi-pundi elite politik Jakarta. Paling tidak terdapat lima permasalahan.

Pertama, proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini tidak transparan, tanpa kajian mendalam, serta menyalahi aturan dan perundangan yang ada.

Sebagai misal, tidak adanya studi analisis dampak lingkungan (Amdal). Andai pun ada, ini “baru” disusun setelah beberapa waktu proyek dimulai.

Baca Halaman Selanjutnya..