Salah satu implikasi adalah bahwa masih dianutnya cetak biru pembangunan, yang orientasinya lebih pada tindakan “mengorbankan”.

Bukan keberlanjutan yang didasari konsep antroposentrik. Buktinya, pemanfaatan sumber daya alam selama ini tidak mendukung kemandirian daerah di bidang ekonomi. Keberadaan tambang tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Pertambangan, Kesejahteraan, dan Dampak Lingkungan

Banyak orang berpikir kekayaan alam yang berlimpah akan secara otomatis membuat masyarakatnya sejahtera. Faktanya justru sebaliknya; yang terjadi adalah ketimpangan, kemiskinan dan kesengsaraan.

Padahal idealnya industri tambang jika dikelola dengan benar, akan jadi berkah yang melimpah bagi masyarakat. Tapi faktanya tambang justru berubah jadi ancaman; sumber bencana dan malapetaka.

Bahkan mematikan. Ia rakus pada eksploitasi alam murah yang terdiri atas tanah, hutan, sungai, tanaman, binatang, tenaga kerja dan bahan baku.

Semuanya kemudian hanya direduksi sebatas bantuan yang sifatnya karitas. Dalam konteks otonomi, daerah selama ini hanya dijadikan basis pengembangan eksploitasi pemerintah pusat.

Pada saat yang sama, ia juga menjadi pipa pengisap yang menyedot sumber daya ekonomi daerah bagi kepentingan oligarki kekuasaan dan konvergensi elite politik Jakarta.

Baca Halaman Selanjutnya..