Mengapa pemerintah terkesan setengah hati membongkar borok-borok aparat, birokrat dan elite di pusat kekuasaan?

Konflik muncul bukan karena kekuasaan, tetapi karena kekuasaan itu merambah dalam bisnis tambang dan tidak melihat perbedaan tentang siapa yang diuntungkan atau siapa yang dirugikan.

Baca Juga: Korupsi Politik Pertambangan di Maluku Utara

Tambang itu industri predator, prakteknya memangsa ruang hidup masyarakat. Di mana pun, kawasan tambang, selalu bermasalah. Dia tidak pro lingkungan, khususnya konservasi hutan.

Termasuk di dalamnya, tidak pro pada kepemilikan hak atas tanah masyarakat. Jika mau dihitung, biaya untuk kerusakan lingkungan dan sosial budaya itu sangat mahal.

Selain masalah lingkungan, laporan riset Jatam (2024), menyebut “di lingkar desa-desa dan sekitar tambang nikel kerap terjadi kekerasan, pengusiran dan eksklusi rakyat dari tanah mereka sendiri”.

Baca Juga: Penjara untuk Rakyat, Karpet Merah untuk Tambang

Why most poverty program fail? Pertanyaan riset ini diajukan Clayton Christensen (2019) dalam bukunya The Prosperty Paradox (Paradoks Kemakmuran). Mengapa sebagian besar program pemberantasan kemiskinan gagal?

Mengapa daerah yang begitu kaya sumber daya alam bisa jadi miskin, bahkan tak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat?

Baca Halaman Selanjutnya..