Keadilan Fiskal, Pilar Negara Kepulauan

Negara harus berhenti mengukur daerah dengan kacamata angka sisa. Keadilan fiskal bukan soal angka, tapi pengakuan terhadap kesulitan nyata yang dihadapi daerah dalam membangun dan melayani rakyatnya.

Jika rumus fiskal dibuat hanya untuk membenarkan ketimpangan, maka yang menipu bukan hanya angka, tapi juga arah kebijakan nasional itu sendiri.

Dan jika itu terus dibiarkan, maka daerah seperti Maluku Utara akan terus tertinggal bukan karena malas atau tidak mampu, tetapi karena sistem yang melanggengkan ketidakadilan dalam bahasa teknokrasi.

Saatnya kita bersuara. Saatnya kita mengubah cara berpikir fiskal Indonesia:
Dari angka sisa ke pengakuan atas realitas,
Dari logika seragam ke kebijakan yang kontekstual dan berkeadilan. (*)