Lalu sebelas warga kemudia ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pemerasan dan tindakan premanisme. Juga merupakan contoh rell dari upaya membungkam suara kritis masyarakat adat.

Perjuangan yang didasari karena aktivitas PT Position telah merusak hutan adat dan sungai-sungai utama di Maba Sangadji, yang berdampak pada sumber air dan pangan masyarakat adat.

Tindakan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan hak lingkungan hidup tanah adat. Namun hingga kini, pemerintah daerah abai, dianggap tidak melindungi hak-hak masyarakat adat dan lebih berpihak pada perusahaan tambang.

Namun, yang lebih memprihatinkan adalah sikap pihak kepolisian yang tidak netral dan melakukan tidakan represif terhadap warga Maba sangadji, maupun solidaritas yang membludak sejak sebelas warga itu di tahan merupakan indikasi nyata dari disfungsi institusional dalam penegakan hukum.

Yang memperlihatkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat, sehingga peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat mengalami distorsi dan lebih cenderung menjadi instrumen penindasan terhadap kelompok marginal yang memperjuangkan hak-haknya.
***
Kasus Maba Sangadji merupakan ilustrasi konkret dari signifikasi peran pemerintah daerah dalam melindungi hak-haknya. Yang mana pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengakuan dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah adat mereka.

Namun dalam hal prakteknya, sering kali terjadi disparitas kepentingan yang mengarah pada subordinasi hak-hak masyarakat adat oleh kepentingan perusahaan.

Baca Halaman Selanjutnya..