Blokir anggaran tersebut memunculkan tantangan tersendiri pada komponen biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Salah satu contohnya yaitu struktur belanja Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama yang sebagian besar adalah belanja perjalanan dinas.

Padahal, anggaran perjalanan dinas tersebut digunakan untuk mendukung layanan langsung kepada jamaah, seperti operasional asrama haji, layanan di Arab Saudi.

Serta mobilisasi petugas haji yang memiliki peran penting dalam peninjauan infrastruktur dan pengendalian biaya pelaksanaan haji di lapangan.

Menjawab tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kompleks, optimalisasi penggunaan APBN diarahkan untuk tetap menjaga kualitas layanan bagi  jamaah.

Sejalan dengan hal tesebut, Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat tata kelola anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi kelancaran dan kenyamanan jamaah haji.

Selain itu, evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan perlu terus dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal dan akuntabilitas anggaran.

Baca Halaman Selanjutnya..