Oleh: Muhammad Asmar Joma
(Ketua Bidang Kemaritiman dan Agraria HMI BADKO Malut)
Maluku Utara bukan sekadar gugusan pulau yang kaya sumber daya alam. Ia adalah simpul strategis dalam percaturan geopolitik global. Lokasinya yang beririsan langsung dengan jalur pelayaran internasional dan kekayaan hasil tambang,terutama nikel dan emas menjadikannya target potensial operasi intelijen asing.
Aktivitas kapal-kapal asing yang masuk tanpa izin ke wilayah perairan Maluku Utara (Kompas.id, 2024) menunjukkan lemahnya sistem pengawasan maritim nasional.
Ini bukan hanya pelanggaran teritorial, tetapi indikasi keterlibatan aktor negara maupun non-negara dalam operasi pengumpulan data ekonomi dan militer secara terselubung.
Intelijen asing, sebagaimana dijelaskan oleh FM 2-0 (Department of the Army, 2004), beroperasi dengan pendekatan multidimensi, dari sinyal (SIGINT), pengamatan satelit (IMINT), hingga infiltrasi HUMINT melalui jurnalis, akademisi, atau tenaga teknis asing.
Sebagaimana dijelaskan oleh Satryoko & Runturambi (2020), satelit Low Earth Orbit (LEO) asing telah menjadi saluran baru bagi aktivitas spionase.
Mengingat Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada infrastruktur telekomunikasi satelit luar negeri, maka informasi strategis seperti lokasi tambang, data negosiasi ekspor, atau bahkan aktivitas militer bisa dengan mudah dimata-matai dari orbit rendah.
Sementara itu, wilayah Maluku Utara yang kaya akan tambang nikel dan potensi maritim strategis, kini menghadapi tantangan serius terkait infiltrasi intelijen asing yang berpotensi mengancam kedaulatan nasional. Tentu, menjadi sorotan actor internasional.
Baca Halaman Selanjutnya..
Dalam rilisan CNN Indonesia (2023), menyebut adanya dugaan keterlibatan intelijen asing dalam provokasi sosial di Rempang. Hal ini menandakan pola intervensi yang berulang, menciptakan instabilitas sosial untuk menekan keputusan strategis pemerintah, baik dalam urusan pertanahan, investasi, maupun relokasi industri.
Di tengah wacana reformasi dan kemandirian strategis, isu infiltrasi intelijen asing dalam kebijakan strategis negara kembali mencuat.
Dari kawasan maritim strategis hingga pertambangan nikel di Maluku Utara, jejak keterlibatan aktor asing, terutama melalui kanal intelijen, semakin tampak nyata dan menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan.
Hipotesis ini saya ajukan sebagai sinyal bahwa operasi intelijen asing di Indonesia tidak lagi sekadar memantau perkembangan politik domestik.
Tetapi telah bergeser menjadi mekanisme tekanan sistemik untuk mempengaruhi kebijakan strategis nasional, terutama dalam sektor sumber daya alam dan wilayah-wilayah geostrategis seperti Maluku Utara, Kalimatan, Batam, Papua dan daerah yang lain.
Bukti awal dapat ditelusuri dari penangkapan enam individu oleh TNI AL di Kalimantan Utara pada tahun 2022 yang terdiri dari tiga WNI dan tiga WNA yang diduga kuat beroperasi sebagai agen intelijen asing (detikNews, 2022).
Mereka ditemukan membawa data sensitif dan mencoba memasuki wilayah-wilayah terbatas. Peristiwa ini bukan satu-satunya, namun merupakan cerminan dari pola operasi yang lebih luas dan terstruktur.
Baca Halaman Selanjutnya..
Menurut Haripin (2022), intelijen negara pasca-Orde Baru seharusnya berfungsi sebagai alat pertahanan non-militer dalam menghadapi intervensi asing.
Namun, dalam praktiknya, reformasi sektor intelijen Indonesia belum cukup kuat menghadang penetrasi pihak asing yang lebih maju dalam penggunaan teknologi dan penyusupan ekonomi-politik. Ketergantungan pada teknologi luar memperparah kerentanan struktural.
Maluku Utara, dengan cadangan nikel dan lokasi strategis dalam rute maritim internasional, menjadi ladang subur untuk operasi intelijen.
Rilisan Tempo (2025) mengungkap bahwa beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di sana memiliki keterkaitan modal dengan entitas luar negeri, yang indikasinya menunjukkan lebih dari sekadar investasi, melainkan intervensi kebijakan daerah dan penundukan ruang hidup masyarakat lokal.
Kasus kriminalisasi warga di Halmahera Timur karena menolak aktivitas tambang PT. Position adalah salah satu cermin nyata dari keberpihakan struktur kekuasaan terhadap korporasi asing.
Warga yang mempertahankan hak tanah adatnya justru dipenjarakan, sementara kepentingan perusahaan dilindungi dengan karpet merah.
Celakanya, pola ini sering kali diikuti oleh pembiaran aparat negara terhadap eksploitasi sumber daya alam secara eksesif. Selain tambang, wilayah laut Indonesia pun tak luput dari incaran.
Baca Halaman Selanjutnya..
Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan (2023) menyatakan kekhawatirannya terhadap campur tangan asing dalam insiden di Rempang, Batam, yang memperlihatkan kecenderungan bahwa intelijen asing turut memanipulasi gejolak sosial untuk menciptakan ketidakstabilan (CNN Indonesia, 2023). Langkah ini tampaknya dirancang untuk menekan Indonesia dalam negosiasi proyek-proyek internasional.
Perang Tarif dan Diplomasi Asimetris
Dalam era perang tarif global, pengawasan intelijen asing terhadap langkah diplomasi dan ekonomi Indonesia menjadi semakin intensif.
Indonesia dengan posisi sentral dalam ASEAN dan inisiatif EV-battery global menjadi target untuk dikuasai secara asimetris, bukan melalui invasi militer, tetapi lewat dominasi data, tekanan kebijakan, dan infiltrasi sektor-sektor vital.
Dalam transisi energi, Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan nikel yang besar. Intelijen asing memantau proses pembuatan regulasi hilirisasi dan kebijakan ekspor.
Data internal yang bocor bisa digunakan untuk lobi asing atau tekanan WTO, sebagaimana terjadi dalam sengketa nikel Indonesia versus Uni Eropa. Ini merupakan bentuk baru dari information warfare yang menggerogoti otonomi pengambilan keputusan nasional.
Dalam kerangka kolonialisme modern, intelijen bukan lagi sekadar pengumpul informasi, melainkan alat untuk memastikan hegemoni kepentingan negara besar tetap terjaga.
Indonesia, dengan sejarah panjang penindasan ekonomi dan eksploitasi sumber daya, menjadi panggung kontemporer dari praktik neokolonialisme berbasis intelijen (Haripin et al., 2022).
Baca Halaman Selanjutnya..
Dalam menghadapi spionase modern, penguatan pertahanan siber menjadi krusial. Kebocoran data Negara, perjanjian bisnis, atau arah kebijakan maritim dapat menjadi bahan manipulasi intelijen asing untuk melemahkan posisi tawar Indonesia dalam forum internasional.
Kasus-kasus seperti di Maluku Utara memperlihatkan bahwa ancaman nyata tidak lagi berbentuk senjata, melainkan penguasaan opini dan kontrol atas SDA.
Belum lagi masuknya kapal-kapal asing seperti kapal Tiongkok, Filipina, ini menjadi indaksi bahwa anda intelijen asing yang masuk di Maluku Utara. Maka Pemerinta daerah dan pihak yang berwajib perlu memastiskan setiap orang asing yang masuk di Maluku Utara.
Pemerinta daerah harus segera menyadari bahwa medan pertarungan geopolitik masa kini berada dalam dimensi informasi dan kontrol kebijakan.
Maka perlu menguatkan lembaga intelijen secara profesional dan terintegrasi, membangun kebijakan data strategis nasional, serta memastikan bahwa wilayah seperti Maluku Utara tidak menjadi panggung infiltrasi kepentingan asing.
Kedaulatan bukan hanya soal batas teritori, tetapi tentang siapa yang mengendalikan informasi, sumber daya, dan arah kebijakan bangsa.
Maluku Utara mencerminkan titik rawan dari ekosistem strategis Indonesia yang tidak cukup terlindungi dari penetrasi intelijen asing. Padahal posisinya berada jalut perdagangan internasional, dan ALKI III.
Posisinya yang berdekatan dengan Filipina, dan negara-negara tetangga, tidak menutup kemungkinan ada potensi pemantauan intelijen asing, apalagi konflik geopolitik di Indo-Pasifik.
Perebutan jalur laut antara Amerika Serikat- Tiongkok, Taiwan-Tiongkok, perang dagang antara Indonesia-Singapura, menjadi Kawasan Indonesi Timur (KTI) berada dalam radar actor non-negara. (*)
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 10 Juni 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/06/selasa-10-juni-2025.html