Adapun daerah lingkar tambang. Pemerintah, mulai dari Gubernur, bupati, DPRD, Jaksa, Hakim, TNI POLRI, kepala desa, RT, RW, sampai dengan masyarakatnya, harus duduk Bersama terlebih dahulu membahas secara tuntas, daerah lingkar tambang.

Berapa wilayah masyarakt yang masuk, apa dampak terhadap lingkungan, gimana solusinya dan lain - lain sampai semuanya tuntas tidak ada lagi satu pun pertanyaan, barulah bisa dieksekusi secara Bersama yang tidak merugikan pihak mana pun.

Jika tidak, maka akan terjadi pro kontra seperti yang terjadi saat ini antara pihak keamanan dalam hal ini polda maluku utara dan polres haltim yang sampai dengan saat ini masalahnya belum tuntas.

Padahal, jika semua ini dari awal dirembuk Bersama, antar semua pihak, kemudian transparasi jangan ada yang ditutup - tutupi, maka masalah seperti ini tidak akan terjadi. Semua ini karena tidak ada trasparansinya.

Coba saja semua telah mengenal diri sejati, maka yang terjadi adalah saling mendukung, bahu membahu dalam membangun negerinya Bersama dan tidak ada lagi bagi - bagi kue, tidak ada lagi bagi - bagi jatah dan tidak ada lagi rahasia, semua pasti ada transparansinya.

Dan ingat, semua pihak harus jujur. Jangan sampai malah mencari kambing hitam. Maka Masyarakat pun harus belajar, agar tahu tidak sekedar ikut - ikutan.

Harus tahu apa penyebabnya, dan sumber masalahnya, sehingga tidak buta dalam beruara dan suaranya jelas arah dan tujuannya. Jangan sampai suara kita justru salah arah atau mungkin kurang arah. Edingnya jadi aksi tanpa solusi.

Baca Halaman Selanjutnya..