Sofifi, malutpost.com — Keluhan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) yang merasa kesulitan berkomunikasi dengan Gubernur Sherly Tjoanda Laos, turut dikomentari akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Mukhtar Adam.

Menurut Mukhtar, dinamika tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi dalam organisasi, terlebih di masa transisi kepemimpinan.

“Ini adalah masa awal kepemimpinan gubernur baru. Perubahan budaya organisasi, budaya kerja, hingga orientasi kepemimpinan tentu berdampak pada berbagai aspek, termasuk pola komunikasi internal di Pemprov,” ujar Mukhtar kepada malutpost.com, Sabtu (10/05/2025).

Mukhtar menjelaskan bahwa sebagian besar pimpinan OPD saat ini merupakan pejabat yang diangkat oleh gubernur sebelumnya. Sementara, hanya segelintir pejabat yang telah dilantik dalam dua bulan masa pemerintahan Sherly-Sarbin.

“Karena itu, wajar bila ada pimpinan OPD yang merasa kesulitan berkomunikasi dengan gubernur dalam masa transisi ini. Apalagi soal komunikasi juga menyangkut kepercayaan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pejabat di lingkungan Pemprov semestinya memahami realitas perubahan kepemimpinan, termasuk berbagai kebijakan baru, selama tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Mukhtar menilai, kesulitan komunikasi tersebut bukan disebabkan oleh persoalan personal, melainkan lebih kepada penerapan kebijakan-kebijakan baru oleh gubernur, terutama dalam hal efisiensi dan pembatasan ruang gerak pimpinan OPD.

“Pejabat eselon II sekarang merasa ruang geraknya lebih terbatas. Jika sebelumnya mereka cukup leluasa, kini harus menyesuaikan diri dengan pola kerja yang lebih terukur dan disiplin. Contohnya, untuk bepergian ke Jakarta, pejabat eselon II kini harus memperoleh izin langsung dari gubernur,” paparnya.

Meski demikian, Mukhtar menilai dinamika ini merupakan bagian dari proses adaptasi yang wajar dalam setiap peralihan kepemimpinan.

“Ketika pimpinan OPD mampu menyesuaikan diri, memenuhi standar mutu, kompetensi, dan memiliki etos kerja yang sejalan dengan gubernur, maka komunikasi akan kembali efektif dan sinergis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mukhtar menilai tantangan komunikasi saat ini justru menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan profesional. (nar)