Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Sebab pendidikan adalah jantung pembangunan bangsa. Jika sektor ini dikelola secara administratif saja tanpa ide besar, tanpa keberanian menyentuh hal-hal mendasar, maka hasilnya hanya akan berupa rutinitas birokratis yang tak mengubah banyak hal.

Penulis tidak bermaksud merendahkan atau mengabaikan kerja keras pejabat kementerian. Namun kenyataannya, tidak ada dampak yang benar-benar terasa oleh para pelaku pendidikan, terutama guru-guru di lapangan.

Tidak ada gebrakan yang mampu mengguncang sistem seperti halnya masa Nadiem Makarim atau Anies Baswedan, yang meskipun menuai polemik, mampu menghadirkan arah yang tegas dan perdebatan sehat demi perbaikan sistem.

Alih-alih menghasilkan inovasi kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil di kelas, kementerian saat ini justru terlihat terlalu fokus pada pengembangan administrasi kurikulum.

Di permukaan, ini mungkin terlihat penting, namun bagi guru seperti penulis, yang dibutuhkan bukan hanya dokumen-dokumen atau penyesuaian protokol, melainkan gagasan segar yang bisa membakar semangat perubahan di dalam kelas, di ruang guru, dan di benak para siswa.

Yang lebih menyedihkan lagi, ide-ide besar justru kini lebih banyak muncul dari kepala daerah. Gubernur Jawa Barat, misalnya, beberapa kali muncul dengan program dan gagasan yang lebih membumi dan menyentuh kebutuhan pendidikan rakyat.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana peran kementerian? Mengapa fungsi penggerak dan pemimpin kebijakan nasional justru terasa lebih dominan di daerah?

Baca Halaman Selanjutnya..