Sofifi, malutpost.com -- Pemprov Maluku Utara diminta untuk segera melakukan lelang terhadap kegiatan yang sudah ada dalam rencana umum pengadaan (RUP) oleh masing-masing OPD di Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Hal ini disampaikan oleh Anggtota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, merespon terkait belum adanya paket kegiatan yang ditenderkan hingga bulan April ini.

Muksin mengatakan, kegiatan di pemprov belum ditenderkan karena adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, sehingga gubernur mengeluarkan instruksi untuk menunda seluruh kegiatan sebelum efisiensi selesai.

"Bulan lalu efisiensi tahap satu sebesar 160 miliar, itu telah selesai dilakukan. Dan saat ini ada efisiensi tahap dua untuk menunjang program gubernur sekitar 64 miliar lebih," kata Muksin, Kamis (10/4/2025).

Untuk itu, DPRD meminta pemprov dalam hal ini gubernur dan wagub agar segera menjalankan kegiatan demi kepentingan pembangunan di Maluku Utara. Sebab, dikhawatirkan jika kegiatan tersebut belum jalan maka berdampak terjadinya hutang.

"Sudah selesai efisiensi maka disegerakan untuk jalankan kegiatan di awal April ini. Sehingga tidak berdampak hutang lagi," ujarnya.

Anggota DPRD fraksi PKB ini bilang, proses tender yang lambat akan berdampak negatif yaitu kegiatan tidak selesai.

"Olehnya itu kami minta OPD teknis terkait, kalu sudah ada perintah jalankan kegiatan supaya disegarakan agar tidak terlambat," pungkasnya. (nar)