Ternate, Malutpost.com — Maluku utara memiliki sejarah konflik sosial berbasis etnis dan agama, meskipun situasi saat ini relatif lebih kondusif dibandingkan awal 2000-an. Namun, potensi konfliknya masih ada, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Aktivitas pertambangan sering kali memicu konflik antar masyarakat lokal, pekerja dan pekerja, serta masyarakat dan pemerintah. Mulai dari masalah pembebasan lahan, dampak lingkungan, maupun persoalan perizinan yang tidak transparan, ditambah tingkat prostitusi di lingkaran tambang yang meningkat.

Penyerobotan lahan dengan diterbitkannya ratusan IUP di maluku utara, baik IUP legal maupun illegal terindikasi memiliki hubungan dengan beberapa peristiwa yang merenggut nyawa masyarakat di lingkar tambang. Beberapa kasus yang masih menjadi pertanyaan di benak publik sekalipun sudah diberikan beberapa keterangan bahkan sudah ada keputusan hukum oleh aparat penegak hukum,. Sebut saja pembunuhan 1 warga di kawasan SMA N 1 Halteng pada tahun 2006, 11 warga kecamatan weda dan kecamatan weda timur Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2012, 3 warga di kali Gowonle, Kecamatan Patani Timur tahun 2021, tragedi kali waci (1985, 2013, 2016,2019, dan 2022), dan pembunuhan di desa gotowasi kecamatan Maba Selatan di tahun 2023. Deretan peristiwa ini masih menjadi misteri, bahkan menciptakan mitos bagi masyarakat Maluku Utara.

Selain itu posisi geografis Maluku Utara yang strategis dengan jalur laut yang luas memungkinkan pintu masuk penyelundupan narkoba dan senjata dari luar daerah, Illegal fishing, dan ekspor illegal hasil pertambanganl yang merugikan negara triliunan rupiah.

Ditambah lagi Maluku Utara memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian nasional, terutama dari sektor pertambangan dan industri pengolahan pertambangan yang dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat. Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Utara, merupakan daerah yang menjadi lokasi PSN yang berkaitan dengan pertambangan dan industri pengolahan nikel, emas, dan biji besi.

Oleh karena itu, keamanan, keselamatan dan ketertiban di wilayah maluku utara harus menjadi prioritas utama untuk menjamin stabilitas pendapatan negara. Badan Koordinas (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku Utara sebagai organisasi kemahasiswaan yang juga menjadikan isu-isu sosial (kesetaraan, kepantasan, dan dignitas), ekonomi, hukum, dan keamanan mengharapkan dengan kehadiran Kapolda Baru per/tanggal 12 maret 2025 dapat memastikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan serta ketertiban di Provinsi maluku utara yang sama-sama kita cintai ini, dengan demikian Kapolda baru pribadi bapak Brigjen Waris Agono harus memiliki strategi yang efektif untuk mengatasi beragam masalah Kamtibmas, dengan senantiasa bekerjasama dengan masyarakat, pemda, dan organisasi kemahasiswaan untuk mencapai Maluku Utara yang aman, damai dan sentosa, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. (kun)