Daruba,malutpost.com – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai Sukri Hi. Rauf berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat, khususnya di Desa Galo-Galo dan daerah pemilihan Kecamatan Morotai Selatan.

Komitmen wakil rakyat ini setelah mendengar aspirasi masyarakat secara langsung, melalui agenda reses yang dilaksanakan di Desa Galo-Galo pada Senin 11 Maret 2025 kemarin, yang dihadiri para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda juga masyarakat yang antusias.

Dalam resesnya itu, ada sejumlah aspirasi yang diterima dari masyarakat. Mulai dari masalah infrastruktur, kebutuhan nelayan maupun layanan kesehatan.

“Puluhan tahun warga Desa Galo-Galo keluhkan soal talud penahan ombak. Sebab abrasi pantai begitu mengancam rumah warga. Jadi warga meminta saya agar aspirasi tersebut bisa disampaikan ke pemerintah daerah, sehingga dapat direalisasi di tahun anggaran 2026 mendatang,” ungkap Sukri kepada malutpost.com, Selasa (12/3/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, kebutuhan nelayan rumput laut terkait armada juga dikeluhkan. Mengingat, potensi perikanan di Desa Galo-Galo khususnya rumput laut di beberapa tahun terakhir tidak mendapat sentuhan pemerintah sama sekali. Terutama soal bantuan armada angkutan rumput laut.

“Padahal jika potensi di sektor perikanan termasuk rumput laut ini mendapat dukungan maksimal dari pemerintah daerah, maka pastinya sangat membantu serta bisa menopang pendapatan dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPRD Pulau Morotai juga menambahkan, layanan kesehatan juga tidak maksimal. Karena tenaga kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Galo-Galo tidak menjalankan tugas dengan baik, bahkan sudah tidak aktif. Olehnya itu, selaku wakil rakyat Sukri menekankan agar masalah layanan kesehatan di Desa Galo-Galo bisa menjadi perhatian Pemda.

“Kesehatan merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi pemerintah daerah, dalam rangka memastikan masyarakat dapat pelayanan kesehatan dengan baik. Jika pelayanan kesehatan tidak mampu diperhatikan, maka kinerja pemerintah daerah patut dipertanyakan. Bahkan ini merupakan sebuah kegagalan pemerintah,” pungkasnya (cr-05)