Melakukan skema pengendalian belanja daerah dengan model maksimum pencairan. Hal tersebut mengacu pada praktek yang diterapkan pada pelaksanaan anggaran pusat (APBN).

Dengan melakukan pembatasan pencairan anggaran dengan sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan model MP-PNBP.

Anggaran belanja dengan sumber dana PNBP, hanya dapat direalisasikan apabila setoran PNBP telah terpenuhi untuk membiayai belanja pemerintah dimaksud.

Melakukan penerapan kodefikasi sumber dana pada pagu alokasi belanja daerah berdasar kelompok penerimaan/pendapatan daerah sebagai pengendalian pelaksanaan anggaran yang terukur.

Pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan nikel menjadi liquidity leverage pada Pemerintah Daerah yang menjadikan sektor pertambangan nikel sebagai sektor ekonomi unggulan.

Seperti Pemprov Maluku Utara, Pemkab Halmahera Timur, Pemkab Halmahera Selatan, dan Pemkab Halmahera Tengah. Untuk itu, keempat pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat merancang kebijakan optimalisasi kas secara baik.

Selanjutnya, apabila Ibu Gubernur menghendaki kajian mendalam mengenai keuangan dan ekonomi daerah, termasuk analisis mendalam pada laporan keuangan pemerintah daerah.

Baca Halaman Selanjutnya..