Saat pemerintah daerah mengalami defisit anggaran, maka salah satu opsi menutup defisit adalah dengan menerbitkan surat utang (obligasi) pemerintah daerah sebagai penerimaan pembiayaan pada APBD.

Namun, Ibu Gubernur akan menghadapi tingginya kewajiban jangka pendek pemerintah provinsi Maluku Utara yang berdampak pada rendahnya likuiditas. Tantangannya adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan publik pada pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci suksesnya penerbitan Surat Utang Daerah.

Sebelum melangkah jauh pada opsi pembiayaan dengan model collaborative financing atau creative financing atau apapun istilahnya dalam terminologi collaborative governance.

Pemerintah daerah mesti menguatkan terlebih dahulu tata kelola pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari hasil kekayaan daerah dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah.

Upaya meningkatkan PAD dilakukan dengan penegakan hukum pada pajak daerah seperti penagihan piutang pajak, ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak, intensifikasi atau perluasan objek pajak, dan penerapan sistem informasi.

Ketergantungan pada pendapatan transfer harus dikelola dengan mencari sumber-sumber PAD baik melalui penegakan hukum dengan penagihan piutang pajak, program ekstensifikasi, maupun intensifikasi dalam kerangka meningkatkan local taxing power.

Namun, upaya peningkatan PAD dimaksud harus memperhitungkan dampak peningkatan biaya ekonomi. Ekonomi biaya tinggi berpotensi menurunkan semangat investor (para pelaku usaha) dalam meningkatkan produktivitasnya.

Baca Halaman Selanjutnya..