Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Djoanda berkomitmen untuk menata birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi di lingkungan Pemprov Malut.

Sebagai upaya merealisasikan hal tersebut, Sherly telah berkordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat serta BPKP Malut untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah penyimpangan anggaran di daerah. Menurutnya, BPKP juga pasti sudah punya data terkait apa yang perlu diperbaiki.

“BPKP sudah memiliki data mengenai kesalahan yang sering terjadi, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme pengawasan yang efektif,” kata Sherly, Rabu, (6/3/2025).

Sherly menyebut, kerja sama dengan BPKP akan memastikan bahwa setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.

“Ada efisiensi anggaran yang ketat di 2025 ini. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa setiap alokasi dana benar-benar memiliki nilai tambah bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan taraf hidup mereka,” tutur Sherly.

Dia menekankan bahwa dirinya akan belajar dari pengalaman sebelumnya sehingga hal-hal yang menyimpang tidak perlu lagi terjadi tahun ini dan seterusnya.

“Saya tidak perlu belajar dari kesalahan sendiri, tapi bisa belajar dari pengalaman sebelumnya agar hal-hal yang keliru tidak lagi terjadi,” tandas gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini. (fan)