Oleh: Surahman
(Ketua Pusat Studi Kemaritiman, Lingkungan dan Ekonomi (PaSKaLiE), Ketua Harian KNPI Maluku Utara, Mantan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Unkhair)

Pada tanggal 20 Februari 2025 akan menjadi sejarah baru, peralihan estafet kepemimpinan Gubernur Perempuan pertama di Maluku Utara yakni istri dari mendiang Beny laos adalah Sherly Tjoanda Laos.

Ekspektasi yang tinggi dari berbagai elemen menjadi catatan penting dalam membangun provinsi Maluku utara, tanpa kecuali salah satunya disektor kelautan dan Perikanan.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan Maluku Utara selama ini hanya dipandang sebelah mata dan bukan menjadi sekala prioritas, inipun dapat terlihat dalam rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD) padahal kita memiliki potensi yang tidak kalah jauh dengan propinsi tetangga seperti Maluku, Sulawesi utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Maluku Utara masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) potensi WPP di 3 kategori tersebut mencapai 1.714.158 ton, Perairan Maluku Utara adalah salah satu paling potensial yang dimiliki Indonesia.

Bahkan, perairan Maluku Utara bersinggungan langsung dengan empat Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Keempatnya adalah WPPNRI 714 (meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda), 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), 716 (Perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), dan 717 (Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik) dan Laut Lepas Samudera Pasifik).

Baca Halaman Selanjutnya..