Ternate, malutpost.com -- Polda Maluku Utara menggelar rapat persiapan pengamanan jelang pelantikan kepala daerah terpilih wilayah Maluku Utara hasil Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.

Rapat persiapan dipimpin oleh Direktur Samapta Polda Malut, Kombes Pol. Sukron yang mewakili Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun.

Rapat berlangsung via zoom meeting, bertempat di Aula Kieraha Polda Malut, Senin (17/2/2025), dan turut dihadiri oleh pejabat utama Polda Malut serta para Kapolres jajaran Polda Malut.

Dir Samapta Polda Malut, Kombes Pol. Sukron menyampaikan beberapa poin penting terkait pelaksanaan pengamanan. Ia menekankan tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

"Perkembangan budaya dan isu-isu yang berkembang harus terus kita antisipasi, terutama menjelang pelaksanaan pelantikan kepala daerah nanti. Kami tidak ingin ada gangguan yang merusak ketertiban," tegas Sukron.

Sementara pelaksana harian (Plh) Kepala Bagian Operasi (Karo Ops) Polda Malut, Kombes Pol Anjas Gautama Putra, menekankan kegiatan ini untuk memberi arahan terkait sistem teknis pelaksanaan pelantikan pada 20 Februari nanti.

"Walaupun pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta, tapi pengamanan di daerah tetap harus dilaksanakan dengan baik. Kami minta seluruh Polres dapat melaksanakan langkah-langkah antisipasi terhadap euforia massa pemenang pada 20 Februari nanti," tuturnya.

Dirinya mengingatkan agar pengamanan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan adat. Intelijen diminta melaksanakan operasi cipta kondisi guna menghindari ketegangan di masyarakat.

Sebagai persiapan, mulai tanggal 17 Februari hingga 10 hari ke depan, seluruh jajaran Polres di Maluku Utara diminta untuk menjalankan operasi pekat, dengan fokus pada pencegahan peredaran minuman keras (miras). Pengawasan juga dilakukan terhadap jalannya sidang sengketa Pilkada di Jakarta, khususnya untuk Polres Taliabu dan Halmahera Utara.

"Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan personel dalam menjaga kelancaran pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024," tandasnya. (one)