Oleh: Arfiana
(Mahasiswa Akuntansi Unkhair)
Kontraksi ekonomi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu wilayah mengalami penurunan yang signifikan akibat berbagai faktor, seperti penurunan aktivitas industri, investasi, konsumsi masyarakat, serta dampak dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global atau ketidakstabilan politik.
Kondisi ini dapat berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, serta menurunnya daya beli.
Di Maluku Utara, sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian yang bergantung pada sektor pertambangan, perikanan, dan infrastruktur, gejolak ekonomi global dan nasional turut mempengaruhi kinerja ekonomi daerah.
Dampak dari ketidakstabilan harga komoditas tambang, ketergantungan terhadap ekspor, serta fluktuasi investasi menyebabkan tekanan pada perekonomian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 menunjukkan adanya perlambatan. Sektorsektor unggulan mengalami penurunan kinerja yang disebabkan oleh berkurangnya permintaan global dan hambatan distribusi logistik.
Kontraksi ini tidak hanya berdampak pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pada Triwulan III tahun 2024, perekonomian Provinsi Maluku Utara mengalami kontraksi sebesar 2,65% dibandingkan dengan Triwulan II 2024 (q-to-q).
Baca Halaman Selanjutnya..
Kontraksi ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi provinsi Maluku Utara, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor internal dan eksternal seperti penurunan kinerja sektor pemerintahan serta fluktuasi pasar global.
Penurunan signifikan terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang mengalami kontraksi sebesar 13,84%.
Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh efisiensi anggaran pemerintah atau realisasi belanja yang tidak optimal di tengah upaya penghematan fiskal.
Di sisi lain, komponen Ekspor Barang dan Jasa juga mengalami penurunan sebesar 5,58%, mencerminkan dampak dari melemahnya permintaan global dan tantangan logistik yang masih menjadi hambatan utama di kawasan timur Indonesia.
Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yearon-year), perekonomian Maluku Utara masih menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,42%. Hal ini menunjukkan bahwa secara tahunan, pertumbuhan tetap positif meskipun melambat.
Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi pendorong utama pertumbuhan dengan peningkatan sebesar 16,53%. Selain itu, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) juga tumbuh signifikan sebesar 12,50%, menunjukkan peran penting belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan eksternal.
Untuk mengatasi kontraksi ekonomi ini dan mendorong pemulihan yang berkelanjutan menuju 2025, diperlukan strategi yang komprehensif, melibatkan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Baca Halaman Selanjutnya..
Salah satu strategi utama adalah meningkatkan efisiensi belanja pemerintah, khususnya dalam sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk program-program produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan kesehatan, dan pendidikan.
Diversifikasi ekonomi menjadi langkah krusial dalam mengurangi ketergantungan Maluku Utara pada sektor pertambangan. Pemerintah daerah dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, mengingat potensi Maluku Utara yang kaya akan warisan sejarah dan keindahan alamnya.
Selain itu, penguatan sektor perikanan dan pertanian berkelanjutan juga menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.
Pengembangan infrastruktur penunjang, seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya, sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Maluku Utara.
Infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah distribusi barang dan jasa, tetapi juga menarik investasi baru, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta harus diperkuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baca Halaman Selanjutnya..
Selain faktor fisik, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas utama. Program pelatihan kerja, pendidikan vokasional, serta peningkatan kapasitas wirausaha lokal dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Maluku Utara.
Kemitraan strategis dengan institusi pendidikan tinggi dan dunia industri juga diperlukan untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan di masa depan.
Dalam menghadapi tantangan global, Maluku Utara juga harus memperkuat daya saing ekspor. Pemerintah daerah perlu mendorong diversifikasi produk ekspor dengan meningkatkan nilai tambah pada komoditas unggulan.
Selain itu, upaya untuk memperluas pasar ekspor baru, baik di kawasan Asia-Pasifik maupun Eropa, sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Fasilitasi perdagangan, penyederhanaan regulasi ekspor, dan peningkatan kualitas produk menjadi kunci dalam strategi ini.
Menciptakan iklim investasi yang kondusif juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah perlu menyederhanakan perizinan usaha, memberikan insentif fiskal bagi investor strategis, serta memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Promosi investasi secara aktif di tingkat nasional dan internasional juga harus dilakukan untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Maluku Utara.
Dalam jangka panjang, pemulihan ekonomi Maluku Utara harus diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Artinya, manfaat pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Baca Halaman Selanjutnya..
Program pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, serta pembangunan yang ramah lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah.
Upaya menjaga stabilitas ekonomi juga harus diimbangi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang responsif terhadap dinamika global.
Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memantau kondisi makroekonomi secara berkala dan mengimplementasikan kebijakan yang proaktif, seperti pemberian insentif fiskal bagi sektor-sektor prioritas, pengelolaan utang daerah yang bijak, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Selain itu, penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi sebagai bagian dari strategi jangka panjang, mengingat kedua sektor ini memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Kesimpulan yang dapat diambil dari strategi mengatasi kontraksi ekonomi Triwulan III 2024 di Maluku Utara menuju pemulihan 2025 harus didasarkan pada pendekatan yang holistik, mencakup penguatan sektor riil, pengembangan SDM, peningkatan infrastruktur, transformasi digital, serta kebijakan fiskal yang adaptif.
Sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan langkah strategis yang terencana dan implementasi yang efektif, Maluku Utara memiliki potensi besar untuk tidak hanya pulih dari kontraksi ekonomi, tetapi juga tumbuh lebih kuat di masa depan. (*)
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Rabu, 5 Februari 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/02/rabu-5-februari-2025.html