Tentu, kita semua tahu masalah-masalah bangsa yang paling krusial di akhir-akhir ini, selain terblokirnya kran demokrasi, juga industri hilirisasi nikel yang selalu diarahkan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Morowali, dan Maluku Utara.

Khususnya di Maluku Utara, di Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Halmahera Timur, tiga wilayah yang sedang dalam gempuran tambang perusak ekologi, dan perampas ruang hidup warga.

Universitas Khairun pasti tahu soal ini, soal masyarakat Sagea yang kehilangan mata air, juga masyarakat Lelilef yang selalu dihampiri banjir, atau pula Masyarakat Obi Kawasi dan Buli yang kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan.

Jadi, penulis pikir, sikap setuju yang telah dikeluarkan ini perlu untuk dipertimbangkan kembali, bahwa ada yang lebih harus diutamakan dan diselamatkan melalui suara kampus, yakni kerusakan lingkungan yang terjadi di Maluku Utara dan di bangsa ini.

Akhir dari tulisan ini, penulis hendak sampaikan, bahwa perguruan tinggi bukan ruang adanya bisnis antara birokraso akademik dengan oligarki negara, kampus harus jadi rumah keilmuan bagi siapa pun untuk mengasah potensi pikirannya.

Bila ada paksaan untuk menerima usulan ini dengan dasar dapat menambah biaya kebutuhan kampus, maka penulis pikir ini adalah kekeliruan dan kecacatan berpikir yang mesti dibatalkan dengan interupsi orasi, atau pun menulis sebagai bentuk perlawanan.

Tambang bukan solusi atas kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat selama sistem dan corak produksinya masih dikuasai oleh segelintir orang, kami bersatu menolak tambang demi masa depan anak cucu.

Sekali lagi, kampus tak boleh mengamini kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup hari ini dengan menerima IUP yang diusulkan, jangan.!!
Sekian, selamat membaca.!! (*)