Isu kampus kelolah tambang telah dikecam oleh beberapa kalangan seperti yang penulis kutip di ANTARA dengan judul “Dr Karlina Supelli sebut Perguruan Tinggi Tidak Berwenang Urus Tambang”, Filsuf sekaligus Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat itu  mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu jelas sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, dan pengelolaan seperti usaha-usaha ini tidak masuk.

Ia juga khawatir independensi lembaga pendidikan semakin goyah sehingga sulit menjalankan peran pengawasan kinerja pemerintah, “Saya akan mengajak masyarakat warga mendukung perguruan tinggi, mendukung mahasiswa, dan para dosennya untuk menolak ini karena resikonya, konsekuensi terlalu besar.

Penolakan kampus kelolah tambang juga datang dari seorang rektor di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Fathul Wahid, yang mengatakan bahwa kampus sejatinya adalah gerbang keilmuan yang seharusnya netral. Ia bersikeras untuk untuk menolak pemberian izin usaha pertambangan ini, (CNN Indonesia).

Ragam pro kontrak dalam polemik ini datang dari berbagai macam kalangan, mulai dari aktivis, akademisi, LSM dan lain-lain. Namun, kita mesti melihat ini sebagai satu problem yang akan membahayakan bukan saja masa depan lingkungan hidup, tapi juga eksistensi perguruan tinggi kita.

Seperti yang penulis kutip dalam Muslimah News, WALHI, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), dan JATAM rupanya hampir sependapat dengan usulan IUP yang akan dimuarakan di beberapa kampus di Indonesia, bahwa kampus atau perguruan tinggi tak mesti terlibat dalam aktivitas pertambangan.

Sebab pemberian izin ini akan memberangus pemikiran kritis perguruan tinggi. Usulan bagi kampus untuk juga turut mengelolah tambang telah menuai kata setuju dari beberapa kampus, salah satunya Universitas Khairun Ternate, rektor telah menyetujui usulan ini lewat statemennya yang penulis baca di Malut Post Minggu kemarin.

Baca Halaman Selanjutnya..