Menuju terjadinya bencana ekologis yang lebih besar berdampak pada ketahanan pangan, energi dan air. Dengan adanya rencana pemerintah membuka hutan seluas 20 juta hektar untuk swasembada pangan dan energi akan mempercepat terjadinya bencana ekologis dan memicu bencana alam lainnya secara massif yang sangat sulit dikendalikan.

Rencana pemerintah membuka 20 juta hektar hutan merupakan langkah mundur dan kontradiktif. Pasalnya, dalam COP29 di Azerbaijan, pemerintah berkomitmen melakukan reforestasi atau pengembalian tutupan hutan seluas 12,7 juta hektar, menjadi sesuatu yang paradoxal sebagaimana Hasyim Djojohadikusumo, sampaikan sebagai delegasi Indonesia.

Kehancuran lingkungan yang cukup parah, gempuran bencana yang mengepung kita ditengarai rencana kebijakan membuka 20 juta hektar hutan adalah potret tumpulnya kesadaran prediktif, dangkalnya kewaspadaan dini terhadap bahaya bencana yang mengintai, dan ketidaksiapan menghadapi masa depan, bahaya yang sedang menghadang di depan kita.

Menurut Intergovermental Panel on Climate Change, sebuah orgnisasi metereologi dunia yang didirikan PBB tahun 1988 melansir bahwa rata-rata suhu permukaan bumi meningkat satu derajat yang disumbangkan karbondioksida dan gas-gas lain yang terjebak dilingkungan lanskip atmosfer terus meningkat dan suhu planet akan bertambah 2,5 hingga 10,4 derajat lagi pada tahun 2100.

Sebuah laporan yang disponsori PBB bertajuk Millienium Ecosystem Assessment Syinthesis yang dikeluarkan tahun 2005 telah melakukan riset selama empat tahun dengan melibatkan 1.300 ahli dari 95 Negara.

Melansir bahwa badai iklim senantiasa meningkat akibat degradasi dan deforestasi yang dialami lima belas dari dua puluh empat ekosistem yang ada di planet ini makin meningkat dan mengancam kehidupan manusia makin tinggi.

Laporan milenium ini menandaskan, sekitar 60 persen dari ekosistem yang menopang kehidupan di planet ini terancam rusak parah oleh polusi, pemakaian berlebihan (over kapasitas) dan salah urus.

Baca Halaman Selanjutnya..