Ternate, malutpost.com -- Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Demisius Onasis Boky bersama satu orang stafnya, Rikson Boky ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Hardi Do Dasim.

Kapolres Halbar, AKBP Erlichson Pasaribu didampingi Kasat Reskrim, AKP Bakri Syahruddin mengatakan, keduanya ditetapkan tersangka setelah status kasus ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan usai gelar perkara oleh penyidik.

"Status kasus sudah penyidikan dan keduanya juga sudah berstatus tersangka," kata Kapolres, AKBP Erlichson saat konferensi pers, Kamis (9/1/2025).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat, Bakri Syahruddin dalam kesempatan tersebut menambahkan, peningkatan status kasus hingga penetapan tersangka ini, karena penyidik sudah menemukan bukti yang cukup.

"Dua alat bukti sudah cukup untuk meningkatkan status dan menetapkan tersangka, tapi bukti yang kita dapat lebih dari dua jadi sudah sangat kuat," ucapnya.

Dalam kasus ini sambung Bakri, tersangka disangkakan melanggar pasal 170 ayat (1) subsider pasal 351 ayat (1) juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yaitu dugaan tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman pidana 5 hingga 6 tahun penjara, sementara penganiayaan dipidana paling lama 2 hingga 3 tahun.

"Statusnya hari ini sebagai tahanan Polres Halmahera Barat dengan masa tahanan dari 9 Januari sampai 28 Januari 2025. Paling lambat Minggu depan sudah dilimpahkan berkas tahap I ke Kejaksaan Negeri Halmahera Barat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Halbar, Demisius Onasis Boky bersama stafnya Rikson Boky diduga melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Hardi Do Dasim.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (8/1/2025), saat Hardi datang ke kantor Perindagkop memprotes kelangkaan minyak tanah dan pungli. Aksi premanisme keduanya terhadap Hardi beredar luas di berbagai media sosial. (one)