Sofifi, malutpost.com -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Sofyan Kamarullah menyebut banyak program infrastruktur di tahun 2024 yang belum terealasi. Alasannya karena kondisi keuangan daerah.

"Tahun 2024 banyak program yang belum diselesaikan karena kondisi keuangan daerah. Sehingga di tahun 2025 masih berpengaruh terkait permasalahan di tahun 2024," ujarnya, Selasa (3/12/2024).

Selain program, Sofyan juga mengungkapkan PUPR Maluku Utara masih memiliki hutang sebesar Rp270 miliar lebih, yang diharapkan bisa diselesaikan pada tahun 2025 mendatang.

"Itu setelah dibayar di APBD perubahan. Setelah terbayar itu juga sudah termasuk multi years. Hutang tahun 2024 sudah terbayar melalui APBD perubahan sebesar Rp161 miliar," ungkap Sofyan.

Ia mengaku, baru itu (hutang) yang sudah dibayar karena pembiayaan besar dengan waktu yang cukup singkat, sehingga dibutuhkan kerja aktif di keuangan. Kemudian OPD juga harus menyiapkan data untuk mengajukan pembayaran.

Sofyan menyebut pembayaran sisa utang akan dilihat kondisi keuangan ke depan.

"Karena dokumen 2025 kan belum final juga kan. Jadi ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Untuk di tahun 2024 sangat minim pembangunan karena banyak refokusing di Pemda," ujarnya.

"Kami dari PUPR hanya melaksanakan sumber dana dari DAK," pungkasnya. (nar)