Dalam RDP tersebut, jika ditemukan adanya masalah teknis yang menghambat pelaksanaan proyek, Komisi III DPRD Pulau Taliabu akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri lebih lanjut permasalahan tersebut.

Selain itu, jika dalam proses tersebut terungkap adanya penyalahgunaan anggaran, Pansus akan merekomendasikan agar masalah tersebut diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk diproses lebih lanjut. "Kami akan akan minta penjelasan Kadis PUPR terkait sejumlah pekerjaan fisik yang terhenti saat ini," tegasnya.

Eks Jurnalis ini juga menyoroti masalah anggaran pemeliharaan kantor DPRD yang selama ini dikelola oleh Dinas PUPR. Meskipun anggaran pemeliharaan untuk kantor DPRD selalu dialokasikan setiap tahun.

Namun kondisi kantor tersebut tetap rusak dan tidak pernah diperbaiki. Oleh karena itu, DPRD akan meminta agar tanggung jawab pemeliharaan kantor DPRD diserahkan langsung kepada Sekretariat Dewan.

"Setiap tahun ada anggaran pemeliharaan kantor DPRD tapi bangunan yang rusak dibiarkan begitu saja, karena itu kami akan minta untuk pemeliharaan Kantor DPRD diserahkan ke Sekretariat Dewan," tandasnya. (nox)