Misalnya, membuat rancangan model pembangunan Ibu Kota Sofifi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sehingga pada masa jabatan gubernur terpilih nanti, sudah ada peta jalan pembangunan Sofifi secara jelas.

"Masyarakat Sofifi pasti butuh keadilan dan kejelasan pembangunannya. Karena sudah puluhan tahun, pembangunan Sofifi jalan di tempat," cetusnya.

Politisi partai berlambang pohon beringin ini menyarankan jika sudah ada gubernur baru dan pimpinan Deprov definitif, perlu membuka ruang pertemuan antara pemprov, pemerintah kota Tidore dan masyarakat Sofifi.

Ruang itu untuk membahas nasib ibu kota provinsi, apakah didorong sebagai daerah otonomi baru (DOB) atau dilakukan percepatan pembangunan tanpa pemekaran.

"Kalau saat ini, harus ada dasar yang kuat jika mau mendorong ibu kota Sofifi sebagai DOB. Tapi, mudah-mudahan di hari ulang tahun (HUT) provinsi ke-25 ini, ada jalan keluar solutif bagi pembangunan Provinsi Malut ke depan, agar kesejahteraan masyarakat Sofifi juga terwujud," pungkasnya. (cr-01)