Sayangnya, suara mereka sering kali terabaikan dalam proses perizinan dan operasi tambang yang lebih menguntungkan segelintir elit. Alih-alih menikmati manfaat dari kekayaan alam daerah, masyarakat justru menjadi korban dari eksploitasi yang tak terkendali.

Meski Maluku Utara memiliki cadangan nikel yang berlimpah dan dihargai di pasar internasional, realitas menunjukkan bahwa kontribusi tambang terhadap pendapatan daerah sangat kecil.

Pemerintah provinsi terlihat kesulitan untuk menagih kewajiban perusahaan tambang, baik dalam bentuk pajak, royalti, maupun tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Banyak perusahaan tambang yang tampak mengabaikan kewajibannya, dan ironisnya, pemerintah provinsi seolah tidak cukup gigih dalam menuntut hak-hak tersebut.

Padahal, potensi yang dimiliki Maluku Utara seharusnya dapat mengangkat pendapatan daerah jauh lebih tinggi daripada sekadar Rp3 triliun lebih APBD.

Provinsi dengan cadangan nikel yang dikategorikan terbaik di dunia ini seharusnya mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan masyarakat.

Namun, yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara kekayaan alam yang dieksploitasi dan pendapatan yang diterima. Bahkan, provinsi ini masih harus menghadapi beban utang yang membelit selama bertahun-tahun, sebuah ironi di tengah kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah.

Melampaui Masa Lalu untuk Masa Depan yang Cerah

Kasus yang menimpa mantan Gubernur Abdul Gani Kasuba jelas merupakan noda hitam dalam sejarah perjalanan Maluku Utara. Namun, peringatan HUT ke-25 ini seharusnya menjadi titik balik untuk melampaui masa lalu yang suram tersebut.

Baca Halaman Selanjutnya..