Kedua, memilih calon pemimpin berdasarkan hasil verifikasi rasional. Hal ini sejalan dengan konsekuensi dari poin pertama di atas. Maka, setiap pemilih idealnya memilih berdasarkan kesadaran politik untuk memastikan hal-hal seperti: profil setiap paslon, jejak pengalaman (track record), visi-misi, dan arah program.

Semua hal itu penting untuk ditelusuri, diperbandingkan, dan diselaraskan dengan aspirasi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Dengan hasil verifikasi rasional tersebut, maka para pemilih akan mudah menentukan paslon mana yang ideal untuk diberi kepercayaan memimpin.

Pilkada 2024 pasca putusan MK sekaligus menjadi catatan kritik bagi partai politik (parpol) untuk memperbaiki dan menata kembali fungsi rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan, serta komunikasi politik. Parpol sebagai salah satu instrumen demokrasi dituntut lebih lagi untuk membuktikan kelayakan dirinya dalam membangun kesadaran dan keterlibatan politik warga agar demokrasi lokal bertumbuh lebih bermakna dan beradab.

Sukses atau tidaknya pilkada ditentukan oleh semua pihak. Tak terkecuali bagi penyelenggara (KPUD, PPK, PPS, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar tercipta proses dan hasil pilkada yang berkualitas.

Termasuk juga di dalamnya peran vital aparat penegak hukum, organisasi pemantau independen, dan media massa. Semua pihak tak terkecuali memiliki andil dalam menciptakan pilkada yang bersih, adil, dan berintegritas.

Politik transaksional, politik barbar saling (baku) hantam, dan berbagai bentuk politik tak beradab sebagaimana tergambarkan pada bagian sebelumnya tentunya menjadi catatan-catatan hitam dan kelam bagi perjalanan demokrasi. Semua praktik itu biasanya dilakukan semata-mata untuk menentukan: siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Lantas, bagaimana dengan posisi warga (rakyat) selaku pemegang hak politik? Apakah pilkada hanya dipandang sebagai ajang tarung menang-kalah bagi parpol, paslon, dan tim sukses? Ataukah pilkada milik rakyat yang berdaulat atas semua proses dan hasilnya? Harapannya rakyatlah yang menentukan siapa pemilik pilkada sesungguhnya.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 03 September 2024
Link Koran Digital : https://www.malutpostkorandigital.com/2024/09/selasa-3-september-2024.html