Oleh: Irawan Abae
(Mahasiswa Pascasarjana Unkhair, Kosentrasi Perencanaan Pembangunan)
Beberapa pekan terakhir isu-isu pemilihan gubernur menjadi trending topik di media nasional dan daerah bahkan menjadi perbincangan di kalangan civil society, bagaimana tidak penentuan kebijakan-kebijakan kedepannya dalam membangun daerah ada di tangan para calon kanditat yang nanti terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur di setiap daerah di Indonesia.
Kemudian Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi pemilu atau sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan menjadi ukuran dan kadar seseorang untuk menentukan pilihannya.
Maluku Utara menjadi daerah strategis di kawasan timur Indonesia yang punya peran penting bagi perekonomian Nasional selain itu, Provinsi Maluku Utara sekitar 70 % lebih wilayahnya terdiri atas perairan laut, sehingga menjadikan daerah ini sangat potensial di sektor maritim, terutama perikanan, wisata bahari, dan usaha jasa transportasi laut.
Selain itu, Wilayah provinsi tersebut menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup besar terutama di bidang pertambangan logam dan panas bumi, perikanan, serta pertanian. Potensi tambang di Provinsi Maluku Utara terdiri atas nikel-kobal, tembaga, uranium, batubara, aluminium atau bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak.
Potensi kekayaan alam yang melimpah ini bisa menjadi malapetaka bagi Maluku Utara, sebab bila dikelolah oleh orang yang salah maka ini dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi daerah dan negara, di sisi lain SUMBER DAYA ALAM JADI LAHAN KORUPSI DAN PENDANAAN POLITIK.
Indonesia Corruption Watch pada tahun 2013 melakukan Penelitian Patronase Politik-Bisnis Alih Fungsi Lahan: Studi Kasus di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan Ketapang Kalimantan Barat.
Dari penelitian tersebut ditemukan fakta menarik bahwa di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, elit politik mengandalkan pendanaan pada industri yang terkait alih fungsi lahan.
Baca Hamalan Selanjutnya..
Aktor utamanya diduga melibatkan kepala daerah. Salah satu sumber uang atau dana politik adalah uang pelicin atau suap dalam pengurusan perizinan untuk usaha perkebunan dan atau pertambangan. Untuk mendapatkan konsesi dibutuhkan cukup banyak perizinan dan untuk mendapatkan setiap izin, diperlukan biaya yang tidak sedikit.
Pada kasus di atas membuat kita lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan kita terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, sebab banyak sekali kasus yang melibatkan kepala daerah, Maluku Utara sebagai daerah yang punya kekayaan sumber daya alam yang begitu banyak, menjadikan kita sebagai daerah yang paling dilirik oleh para investor.
Terus bagaimana dengan perekonomian Maluku Utara Pasca pemiluh? Maluku Utara di kenal dengan daerah yang punya pertumbuhan ekonomi tertinggi di indonesia, hal ini juga harus di pikirkan oleh kepala daerah selanjutnya, yang dimana Maluku Utara sudah punya standar pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, ini menjadi Pekerjaan rumah bagi pemimpin selanjutkan, karena ia harus memikirkan bagaimana kondisi perekonomian Maluku Utara setelah ia pimpin.
Hal ini jelas dengan penyampaian Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, guru besar ekonomi Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa Pemilu bukan hanya berpengaruh dari aspek teknikal, tetapi juga dari aspek fundamental. Pemilu 2024 menjadi momentum krusial yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing yang cenderung lebih hati-hati.
Pola perilaku pasar keuangan selama periode pemilu cenderung “wait and see”. Investor menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang. Jika kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, respons positif dapat meningkat. Sebaliknya, kebijakan yang merugikan investor dapat menurunkan investasi.
Sampai saat ini belum ada calon gubernur yang berbicara tentang perekonomian Maluku Utara yang lebih pada aspek sektor-sektor potensial yang menjadi program unggulannya nanti setelah menjadi gubernur, selain itu juga pada aspek kualitas sumber daya masunia di Maluku Utara, yang dimana masih belum mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia terutama pada aspek tenaga kerja yang provisional.
Selain itu, perubahan kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh kepala daerah terpilih nanti, menjadi catatan yang perlu kita pertanyakan, sebab visi dan misi yang jelas sekalipun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.(*)
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 03 September 2024.
Link Koran Digital : https://www.malutpostkorandigital.com/2024/09/selasa-3-september-2024.html