Aktor utamanya diduga melibatkan kepala daerah. Salah satu sumber uang atau dana politik adalah uang pelicin atau suap dalam pengurusan perizinan untuk usaha perkebunan dan atau pertambangan. Untuk mendapatkan konsesi dibutuhkan cukup banyak perizinan dan untuk mendapatkan setiap izin, diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Pada kasus di atas membuat kita lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan kita terhadap calon gubernur dan wakil gubernur, sebab banyak sekali kasus yang melibatkan kepala daerah, Maluku Utara sebagai daerah yang punya kekayaan sumber daya alam yang begitu banyak, menjadikan kita sebagai daerah yang paling dilirik oleh para investor.

Terus bagaimana dengan perekonomian Maluku Utara Pasca pemiluh? Maluku Utara di kenal dengan daerah yang punya pertumbuhan ekonomi tertinggi di indonesia, hal ini juga harus di pikirkan oleh kepala daerah selanjutnya, yang dimana Maluku Utara sudah punya standar pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, ini menjadi Pekerjaan rumah bagi pemimpin selanjutkan, karena ia harus memikirkan bagaimana kondisi perekonomian Maluku Utara setelah ia pimpin.

Hal ini jelas dengan penyampaian Prof Dr Sri Herianingrum SE MSi, guru besar ekonomi Universitas Airlangga, menjelaskan bahwa Pemilu bukan hanya berpengaruh dari aspek teknikal, tetapi juga dari aspek fundamental. Pemilu 2024 menjadi momentum krusial yang dapat mempengaruhi keputusan investasi, terutama oleh investor asing yang cenderung lebih hati-hati.

Pola perilaku pasar keuangan selama periode pemilu cenderung “wait and see”. Investor menunggu hasil pemilu untuk menilai kebijakan yang akan diambil oleh pemenang. Jika kebijakan tersebut mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas, respons positif dapat meningkat. Sebaliknya, kebijakan yang merugikan investor dapat menurunkan investasi.

Sampai saat ini belum ada calon gubernur yang berbicara tentang perekonomian Maluku Utara yang lebih pada aspek sektor-sektor potensial yang menjadi program unggulannya nanti setelah menjadi gubernur, selain itu juga pada aspek kualitas sumber daya masunia di Maluku Utara, yang dimana masih belum mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia terutama pada aspek tenaga kerja yang provisional.

Selain itu, perubahan kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh kepala daerah terpilih nanti, menjadi catatan yang perlu kita pertanyakan, sebab visi dan misi yang jelas sekalipun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat Maluku Utara.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 03 September 2024.
Link Koran Digital : https://www.malutpostkorandigital.com/2024/09/selasa-3-september-2024.html